TUGAS PEREKONOMIAN INDONESIA

                                         TUGAS PEREKONOMIAN INDONESIA

  Nama: SAMROTUL FU'ADA
  Npm: 29214967

  Kelas: 1EB-42

11.     Undang-undang dasar 1945 pasal 33 memandang koperasi soko guru perekonomian nasional. Kenapa koperasi tersebut dijadikan sebagai sokoh guru dan pelopor pasal 33 menurut pandangan Muhammad Hatta?

Jawab:

Koperasi sebagai suatu sistem ekonomi, mempunyai kedudukan yang cukup kuat karena memiliki dasar konstitusional, yaitu pada Pasal 33 UUD 1945, khususnya Ayat 1 yang menyebutkan bahwa: Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Ayat 2 dan 3 mendukung Ayat pertama, bahwa (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara; (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara.

Dalam penjelasan UUD 1945 itu dikatakan bahwa bangun usaha yang paling cocok dengan asas kekeluargaan itu adalah koperasi. Kesejahteraan seluruh rakyat menjadi tema utama dari ketiga pasal tersebut.

“Koperasi adalah soko guru perekonomian Indonesia”. Makna dari istilah koperasi sebagai soko guru perekonomian dapat diartikan bahwa koperasi sebagai pilar atau ”penyangga utama” atau ”tulang punggung” perekonomian. Dengan demikian koperasi diperankan dan difungsikan sebagai pilar utama dalam sistem perekonomian nasional. Keberadaannya pun diharapkan dapat banyak berperan aktif dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Namun di era reformasi ini keberadaannya banyak dipertanyakan, bahkan seringkali ada yang mengatakan sudah tidak terlalu terdengar lagi dan apakah masih sesuai sebagai salah satu badan usaha yang berciri demokrasi dan dimiliki oleh orang per orang dalam satu kumpulan, bukannya jumlah modal yang disetor seperti badan usaha lainnya. Padahal Koperasi diharapkan menjadi soko guru perekonomian nasional.

Keanggotaan koperasi bersifat terbuka dan sukarela. Terbuka artinya anggota koperasi terbuka bagi siapa saja sesuai dengan jenis koperasinya. Sukarela artinya keanggotaan koperasi tidak atas paksaan. Setiap anggota mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Sesuai dengan pengertian koperasi bahwa koperasi merupakan kegiatan ekonomi yang berasaskan kekeluargaan. Maka tujuan utama koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya.  

Sebagai contoh Pemerintah Indonesia mengakui koperasi dan UKM sebagai pelaku usaha yang memberikan kontribusi terhadap pengangguran dan penurunan tingkat kemiskinan. Program yang dipaparkan lainnya adalah  kebijakan pemerintah Indonesia sendiri yang mendorong sektor koperasi dan UKM. Melalui gerakan koperasi pemberdayaan koperasi akan dapat secara signifikan mengurangi pengangguran. “Sekarang penganggugaran sisa 6,3 persen sedangkan kemiskinan sisa 11,96 persen. Salah satu program keberpihakan adalah kebijakan micro finance tentang kredit usaha rakyat bisa menyerap 7.8 juta nasabah. Dengan angka tersebut bisa dikatakan bahwa kemiskinan bisa berkurang. Disamping itu Koperasi juga tidak hanya melihat dari seberapa tinggi sales yang dihasilkan dari Koperasi itu tapi yang jauh lebih penting adalah jumlah anggota yang diduduki tiap koperasi itu sendiri dan benefit yang akan dirasakan oleh anggota yang bersangkutan.

Keuntungan koperasi bisa diperoleh antara lain dari laba penjualan dan jasa peminjaman. Meskipun koperasi tidak mengambil laba penjualan atau jasa peminjaman yang besar. Namun apabila koperasi berjalan dengan lancar keuntungan koperasi pun bisa menjadi besar pula. Keuntungan koperasi akan dikembalikan kembali kepada anggota sebagai SHU (Sisa Hasil Usaha). Tentu saja setelah dikurangi biaya-biaya operasional. Pembagian keuntungan atau sisa hasil usaha ini dibagi secara adil sehingga tidak ada yang dirugikan.

Yang terpenting adalah Koperasi dapat memberikan manfaat yang besar terhadapa para anggota koperasi tersebut, karena harus ingat tujuan utama Koperasi adalah untuk mensejahterahkan anggotanya.

Jadi kesimpulannya Koperasi Sebagai Sokoguru Perekonomian Indonesia berarti bahwa koperasi sebagai pilar utama dalam sistem perekonomian nasional. Dengan tujuan utama koperasi yaitu meningkatkan kesejahteraan anggotanya koperasi dapat menjadi penyangga dalam perekonomian anggotanya. Walaupun disamping itu banyak yang menganggap bahwa keberadaan koperasi terlihat samar dikarenakan apakah badan koperasi ini masih dimiliki oleh perorangan ataupun unit usaha yang dalam pelaksaannya banyak terjadi keganjilan. Tetapi kenyataannya koperasi dapat memberikan manfaat manfaat yang luar biasa yaitu dapat mengurangi pengangguran dan kemiskinan terutama di Indonesia. Jadi kalau Koperasi dapat dikelola dengan baik, jelas, terbuka, dan sukarela atas asas kekeluargaan maka koperasi yang berjalan akan dapat memenuhi tujuan utamanya. Peran pemerintah dalam mengembangkan koperasi ini juga tidak kalah penting. Mulai dari pemerintah yang dapat mendukung perannya dalam koperasi ini masuk ke berbagai kota-kota besar maupun daerah terpencil pun dengan pembinaan yang baik, dan jelas serta dapat dikelola dengan sangat baik niscaya Koperasi Sebagai Sokoguru Perekonomian Indonesia tidak hanya sekedar pernyataan manis saja tapi itu benar-benar bisa dibuktikan.

22. Apakah yang dimaksud dengan asas manfaat pada pembangunan nasional dalam setiap pelaksanaan pembangunan?

Jawab:

Asas Manfaat adalah bahwa segala usaha dan kegiatan pembangunan nasional memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan, peningkatan kesejahteraan rakyat, dan pengembangan pribadi warga negara serta mengutamakan kelestarian nilai-nilai luhur budaya bangsa dan kelestarian fungsi lingkungan hidup dalam rangka pembangunan yang berkesinambungan dan berlanjut.

Misalnya pembangunan sarana dan prasarana umum, jalan raya, telepon umum, rumah sakit dan lain sebagainya. Itu merupakan sarana yang dibangun untuk kepentingan rakyat dengan melihat dari sisi manfaat yang ada sangatlah besar bagi kehidupan masyarakat Indonesia.

33.     Kebijakan pemerintah terkait dengan adanya penghapusan berbagai subsidi pemerintah pada komoditas strategis, seperti: (bbm dan listrik) secara bertahap dan diserahkan ke mekanisme pasar hal ini berdampak harga-harga menjadi meningkat. Berdasarkan uraian tersebut jika dihubungkan dengan sistem ekonomi yang ada. Bagaimana menurut pendapat saudara?

Jawab:

            Saya tidak setuju. Kebijakan pemerintah yang berencana menghapus subsidi bahan bakar minyak (BBM) premium perlu dikaji secara matang. Terlebih hal tersebut akan sangat berdampak bagi masyarakat dan para pelaku UMKM.

            Rencana penghapusan subsidi premium itu perlu dikaji secara matang jangan sampai hal tersebut malah membuat para pelaku usaha khususnya UKM menjadi malah terpuruk.

            Kenaikan harga BBM beberapa bulan lalu serta kenaikan UKM sangat membebani masyarakat dan para pelaku usaha. Baik para pelaku UMKM maupun usaha besar. Terlebih kenaikan BBM sendiri dampaknya sangat besar terhadap harga-harga kebutuhan pokok masyarakat dan lainnya.

           

44.     Berdasarkan soal  nomor 3 apakah saudara mendukung atau tidak mendukung? Berikan alasannya

Jawab:

            Saya tidak mendukung karena subsidi diciptakan untuk mengurangi beban masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan untuk mensejahterahkan kehidupan rakyat. Penghapusan subsidi akan berpengaruh kepada naiknya harga-harga pasar dan kenaikan atas harga-harga di seluruh aspek kehidupan. Kebutuhan masyakat semakin hari semakin meningkat dan akan menyulitkan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat indonesia. Kalau harga-harga pasar semakin hari semakin naik maka kesejahteraan masyarakat akan terganggu dan akan menimbulkan konflik sosial. Kenaikan harga-harga pasar akan merugikan banyak pihak baik bagi kalangan atas maupun kalangan menengah dan bawah.

DAFTAR PUSTAKA

http://edukasi.kompasiana.com/2014/03/11/bung-hatta-dan-koperasi-637811.html

https://indahpertiwi2.wordpress.com/2013/11/06/koperasi-sebagai-soko-guru-perekonomian-indonesia/

http://hankam.kompasiana.com/2014/08/06/asas-asas-pembangunan-671660.html

http://m.galamedianews.com/bandung-raya/4580/pemerintah-harus-kaji-ulang-rencana-penghapusan-subsidi-premium.html

PENGARUH SISTEM PEREKONOMIAN LIBERALISME (KAPITALISME)

MAKALAH
PEREKONOMIAN INDONESIA

“PENGARUH SISTEM PEREKONOMIAN LIBERALISME (KAPITALISME)”

Disusun oleh
Nama : Samrotul Fu’ada
Npm : 29214967
Kelas : 1EB-42
Fak/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

UNIVERSITAS GUNADARMA

PTA 2014/2015

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Teori liberalisme ekonomi hadir akibat terfokusnya permasalahan pengaturan ekonomi yang hanya terpusat dan mendominasi dalam negara Eropa antara abad keenambelasaan dan ketujuhbelasaan, yang dilakukan oleh kaum merkantilisme dengan teori dan kebijakan men-subordinatkan ekonomi pada politik.
Dimana hal ini dipelopori oleh Adam Smith (1723-1790) yang kemudian dikenal sebagai bapak liberalisme ekonomi. Ia yakin bahwa pasar cenderung meluas secara spontan dalam memenuhi kebutuhan manusia, dan dalam hal ini pemerintah tidak boleh ikut campur. Sesuai dengan teori liberalisme yang yakin terhadap kemajuan dan adanya keuntungan timbal balik, bukan hanya itu Smith pun menambahkan beberapa komponen lainnya dalan pemikiran liberal yang cukup pening yakni mengenai pasar merupakan sumber utama kemajuan, kerjasama, dan kesejahteraan. Sedangkan keikutsertaan pemerintah dan politik hal sebaliknya tidak ekonomis, kemunduran dan dapat menyebabkan konflik (Giplin 1987:30).
Ekonomi liberal disebut sebagai “Doktrin dan serangkaian prinsip dalam mengorganisasi dan mengatur pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan individu”. Ekonomi liberal didasarkan pada pemikiran bahwa jika pasar ekonomi dibiarkan sendiri, maka pasar akan berjalan secara spontan berdasarkan pada mekanisme atau hukumnya sendiri. Hukum ini dianggap melekat dalam proses produksi ekonomi dan perdagangan.
Teori ini sependapat dengan pendapat David Ricardo (1777-1823) bahwa perdagangan bebas yaitu aktivitas komersial yang dijalankan secara bebas dari perbatasan nasional sehingga akan membawa keuntungan bagi setiap individu yang berpartisipasi karena perdagangan bebas akan menghasilkan spesialisasi yang mampu meningkatkan efisiensi dan mengakibatkan meningkatnya produktivitas.

BAB II

PEMBAHASAN

II.1 Pengertian Sistem Perekonomian Liberal

Pengertian Sistem ekonomi adalah suatu proses penerapan yang saling behubungan dan berinteraksi yang dikembangkan oleh masyarakat dengan ciri dan identitas tersendiri.
Sistem ekonomi liberal yaitu sistem ekonomi di mana pengelolaan ekonomi diatur oleh kekuatan pasar (permintaan dan penawaran). Sistem ekonomi ini menghendaki adanya kebebasan individu dalam melakukan kegiatan ekonomi. Artinya, setiap individu diakui keberadaanya dan mereka bebas bersaing.

II.2 Ciri-ciri Sistem Perekonomian Liberal

    Ciri-ciri sistem perekonomian liberal:
1. Harga barang ditentukan oleh pasar
2. Harga barang ditentukan oleh pasar
3. Adanya pengakuan terhadap hak individu
4. Setiap individu bebas mengejar keuntungan
5. Modal memegang peranan sangat penting

II.3 Kelebihan Dan Kekurangan Sistem Perekonomian Liberal

Kelebihan:
1. Menumbuhkan inisiatif masyarakat dalam mengatur kegiatan ekonomi.
2. Setiap individu bebas memiliki sumber-sumber produksi.
3. Munculnya persaingan untuk maju.
4. Barang yang dihasilkan bermutu tinggi.

Kekurangan:
1. Sulitnya melakukan pemerataan pendapatan.
2. Cenderung terjadi eksploitasi kaum buruh oleh para pemilik modal.
3. Munculnya monopoli yang dapat merugikan masyarakat.
4. Sering terjadi gejolak dalam perekonomian karena kesalahan alokasi sumber daya oleh individu.

II.4 Contoh Praktek Liberalisme Di Indonesia

Jika kita lihat lagi dampak yang ditimbulkan dari adanya ekonomi liberal, dengan demikian maka ketimpangan ekonomi, kesemena-menaan dan kesenjangan sosial akan terjadi. Karena yang kaya akan semakin menjadi kaya sedangkan yang miskin akan semakin menjadi miskin karena tidak adanya pemerataan ekonomi di seluruh lapisan masyarakat.
Demikian juga, kebijakan ekonomi  Indonesia yang sedikit menganut ekonomi liberal dan tidak tegas yang hanya menguntungkan daerah kaya atau maju tetapi juga mengutungkan orang kaya.
Contoh bukti praktek ekonomi liberal di negara Indonesia yang gamblang dapat kita lihat yaitu adanya penghancuran ketahanan pangan, lewat program LoI juga. IMF menuntut diberlakukannya tarif impor beras sebesar 0%. Selain itu LoI juga mengatur agar BULOG tidak lagi mengurus kestabilan harga pangan dan agar melepaskannya ke mekanisme pasar. BULOG dibatasi menjadi sebatas perdagangan beras, itupun harus bersaing dengan pedagang swasta. Demikian pula BULOG harus mengambil pinjaman dari bank komersial, tidak lagi dari dana BLBI yang sangat ringan.
Liberalisasi juga telah diberlakukan dalam hal harga pupuk dan sarana produksi padi lainnya yang tidak lagi disubsidi pemerintah, melainkan diserahkan pada mekanisme pasar. Sementara itu subsidi petani lewat KUT (kredit usaha tani) hanya sebesar 0,04% dibandingkan dengan dana BLBI). Dengan demikian kini petani menghadapi harga produksi yang mahal, sementara harga jual padi hancur.
Liberalisasi pertanian sebenarnya juga bagian dari ratifikasi Indonesia atas Agreement on Agriculture (AOA) dari WTO, yang mengatur penghapusan dan pengurangan tarif serta pengurangan subsidi. Sejak itu masuklah secara besar-besaran impor beras dari luar dengan harga lebih murah dari beras hasil petani lokal. BULOG dan pihak swasta kini berlomba untuk mendatangkan beras dari mancanegara. HKTI mencatat bahwa hingga akhir Desember 2010, beras impor yang masuk ke Indonesia mencapai 13,8 juta ton, 8 juta ton diantaranya sudah masuk pasar. Padahal produksi beras dalam negeri sekitar 32 juta ton, sementara kebutuhan nasional diperkirakan mencapai 34 juta ton sehingga sebenarnya Indonesia hanya membutuhkan impor 2 juta ton. Karena jeritan para petani dan kritik yang berdatangan, akhirnya bea masuk impor dinaikkan menjadi 30%, tetapi hal ini tidak menyurutkan para importer untuk terus melakukan impor beras. Inilah awal dimulainya tragedi kehancuran ketahanan pangan Indonesia, petani pedesaan mengalami kebangkrutan dan akan menyebabkan kerawanan ekonomi masyarakat pedesaan yang tak terkira.

BAB III

PENUTUP

III.1 Analisis Kasus

Hal seperti kejadian diatas adalah adanya penghancuran ketahanan pangan lewat program Lol. Hal tersebut terjadi karena kurangnya adanya ketegasan dari pihak Indonesianya sendiri. Pemerintah takut akan resiko yang akan dihadapinya.
Dengan demikian jika dilihat dari kejadian di atas maka keadilan sosial tidak akan tercapai dan jauh dari prinsip nasionalisme yang menjunjung tinggi asas keadilan sosial untuk masyarakatnya.
Kejadian diatas merupakan bukti bahwa sistem liberalisme yang sebenarnya belum mampu diterapkan di negara kita.

III.2 Kesimpulan

Sistem ekonomi yang menganut sistem liberal memberikan dampak kerugian terhadap bangsa indonesia. Karena dapat menyebabkan ketimpangan ekonomi, kesemena-menaan dan kesenjangan sosial akan terjadi.
Dalam menganut sistem perekonomian liberalisme terjadi tidak adanya pemerataan ekonomi di seluruh lapisan masyarakat. Karena sistem ekonomi liberal hanya menguntungkan salah satu pihak saja dan pihak lain dirugikan.

BAB IV

DAFTAR PUSTAKA

https://faziaprimadola.wordpress.com/2013/11/09/ekonomi-politik-liberalisme-2/
http://sistempemerintahanindonesia.com/sistem-ekonomi-indonesia.html
http://ridhoyahya89.blogspot.com/2009/07/ekonomi-terpimpin-serta-terapannya.html
https://m.facebook.com/notes/media-islam-online/awas-liberalisme-mengancam-indonesia-/10150163752954549